-->

SIPITUAMA

"Sistem Informasi Penyajian Ilmu Teknologi, Uni Akademis, dan Manajemen Administrasi"
close

Saturday, 1 September 2018

Kaji Ulang Desain (Review Design)



1. MAKSUD KAJI ULAG DESAIN
Kaji ulang desain merupakan suatu upaya proyek untuk menyesuaikan proyek desain awal (jalan dan ataupun jembatan ) yang pelaksanaan konstruksinya tidak dimulai tepat  waktu seperti yang dikehendaki  didalam perencnaan teknis. Prinsip dasar perencanaan teknis jalan (termasuk jembatan didalamnya) adalah menyediakan prasarana jalan yang dapat dilalui oleh lalu lintas pada umur rencana yang telah ditetapkan (awal dan akhir umur rencana telah ditetapkan), pada suatu tingkat pelayanan tertentu dan juga MTS (Muatan Sumbu Terberat) tertentu.

Prinsip dasar tersebut dijabarkan lebih lanjut kedlam batasan-batasan teknis yang digunakan dalam penyiapan desain awal sebagai berikut :
  • Umur rencana jalan yang ditentukan awal dan akhir
  • Kapasitas jalan (lebar jalur lalu lintas, jumlah lajur, lebar bahu jalan, lebar midian jika ada) yang menunjukkan kemampuan jalan dalam menampung volume lalu lintas selama umur rencana berdasarkan level of services minimal yang ditentukan
  • Kelas jembatan yang dipilih, apakah kelas A, kelas B, atau kelas C
  • Struktur perkerasan jalan yang diperhitungkan dengan mempertimbangkan kondisi tanah dasar,  kondisi perkerasan lama, MTS yang dipilih (8 ton atau 10 ton)
  • Dokumen tender/ Kontrak yang mencantumkan volume pekerjaan berdesarkan item pembayaran masing-masing pekerjaan.
Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sebagi akaibat dari tertundanya pelaksanaan konstruksi, produk desain  awal memerlukan koreksi-koreksi karena :
  • Kondisi perkerasan  yang ada (mungkin sudah mulai timbul kerusakan kerusakan) tidak sama dengan kondisi  perkerasan  yang dijadikan dasar  pertimbangan untuk menetapkan struktur perkerasan dalam desain awal.
  • Hal diatas tentu akan mempengaruhi volume pekerjaan patching, pekerjaan levelling, atau barang kali  bahkan jenis mauapun tebal lapis-lapis perkerasan dalam desain awal perlu dikaji ulang
  • Kondisi bangunan lengkap jalan termasuk saluran-saluran drainase barangkali juga sudah mulai rusak sehingga berakibat menambah kerusakan badan jalan maupun lapis-lapis perkerasan yang ada
Perubahan-perubahan kondisi diatas perlu ditanggapi dengan kaji ulang desain sebab apabila hal ini tidak dilakukan maka berarti pekerjaan konstruksi yang dilakukan maka berarti pekerjaan konstruksi yang dilakukan berdasarkan atas desain yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi kaji ulang desain akan menghasilkan daftar kuantitas yang berbeda dibandingkan dengan  daftar kuantitas yang ada didalam desain awal.

Proses untuk mencapai kaji ulang desain dilakukan melalui prosedur administratif dan prosedur teknis. Prosedur administratif harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur  dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi terkait, jadi tidak diuraiakan disini. Sedangkan prosedur teknis, secara garis besar dapat digambarkan disini sebagai berikut :
  • Pengumpulan data dari desain awal
  • Survei lapangan yang dilakukan dalam koridor waktu mobilisasi
  • Melakukan kaji ulang desain berdasarkan hasil pengumpulan data dari 2 sumber diatas


2. PENGUMPULAN DATA DARI DESAIN AWAL

Pada prinsipnya pengumpulan data dimaksud  dapat diambil dari dokumen kontrak yang ada serta perlu melakukan koordinasi dengan unsur perencana, adapun data-data yang perlu dikumpulkan adalah sebagai berikut:
  • Data LHR, CBR dan Benkelman Beam Test yang digunakan pada saat menyiapkan desain awal
  • Data Existing Pavement dan rencana struktur pavement jenis, tebal dan lokasi dari lapis (sub base, base, surface)
  • Daftar kuantitas dan harga satuan menurut item pembayaran
  • Biaya kontrak
  • Typical cross section yang digambarkan lebar perkerasan, jenis perkerasan, tebal perkerasan , CBR tanah dasar, dsb
Survei lapangan yang dilakukan dalam koridor waktu mobilisasi

Data yang diambil dalam survei lapangan adalah sebagai berikut :
1. Pengumpulan data dengan menggunakan standart Inventory RDS (Road Desain Standard) Guide Lines yang disederhanakan  dan survei plan & profile jalan, cross section, jembatan, drainase dan lain-lain
2. Survei/ Inventori Geometrik jalan (Gunakan form DL.31 -M-Lampiran)
  • Gorong-gorong (lengkapi data perhitungan volume)
  • Drainase (lengkap data perhitungan volume)
  • Bahu jalan  (lengkapai data perhitungan volume)
  • Kerusakan perkerasan aspal (lengkapi data perhitungan volume)
  • Struktur jembatan dengan bentang <20 m (lengkapi data perhitungan volume)
  • Pekerjaan tanah (lengkapai data perhitungan volume)
  • Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor
3. Survei Struktur Perkerasan Jalan
  • Kekasaran permukaan jalan dengan metode NAASRA, RCI, IRI
  • LHR (Jika diperlukan)
  • Lendutan, Data CBR, Prof Roolling :
  1. Hasil survei benkelman beam test
  2. Hasil test DCP (Dynamic Cone Penetrometer)
  3. Hasil Test Proof Rolling 

3. PERHITUNGAN KAJI ULANG DESAIN

Berdasarkan hasil survei lapangan, kemudian dilakukan perhitungan ulang atas geomatrik dan perkerasan jalan.
Hasil perhitungan tersebut meliputi :
  • Out put program RDS
  1.  Analysis -RDS ESA (Road Design Standart - Equivalnt Single Axle Load)
  2. Sorting Data -RDS SORT
  3. Graffic Unique Section
  4. Pavement Dimension
  • Grafik Tebal Perkerasan
  1. Menurut desain awal
  2. Menurut kaji ulang desain
  3. Alternatif pelaksanaan
  • Typical Cross Section


  1. Ditampilkan untuk setiap segmen yang berbeda struktur maupun tebal perkerasan
  • Evaluasi Perubahan Volume Pekerjaan
  1. Pekerjaan major yang berubah menjadi minor
  2. Pekerjaan minor  yang berubah menjadi major
  3. Rekapitulasi volume dan baiaya
  • Disajukan dalam tabel yang menunjukkan volume dan biaya per item pekerjaan
Share:

Friday, 31 August 2018

Serah Terima Pekerjaan dari Direksi Pekerjaan kepada Penyelenggara Jalan



Penyerahan pekerjaan ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban direksi pekerjaan kepada penguasa barang. Pelaksanaan penyerahan pekerjaan dilaksanakan secara berjenjang :
  • Presiden : Pembina Utama
  • Menteri Pekerjaan Umum : Pembina Barang
  • Direktur Jenderal Bina Marga : Penguasa Barang
  • Direktur : Sub/seksi Penguasa barang
  • Direksi Pekerjaan  : Pengurus Barang
Dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut :
  • Direksi pekerjaan mengusulkan penyerahan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Bina Marga/Atasan direksi pekerjaan  dengan diketahui oleh atasan langsung direksi pekerjaan
  • Direktur Jenderal Bina Marga mengusulkan penyerahan  pekerjaan kepada Menteri Pekerjaan Umum sebagai usulan penetapan status sementara pekerjaan dengan dilengkapi hasil penilaian panitia
  • Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum  atas nama menteri Pekerjaan Umum menetapkan status sementara yang disiapkan oleh biro Umum, Biro Keuangan dan Tata Usaha BUMN dan sekaligus menunjuk satuan organisasi sebagai pengelola yang ditetapkan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan
  • Menteri Keuangan menetapkan status tetap berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan  Umum
  • Menteri Pekerjaan Umum menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan dan Penyerahan Hibah Kekayaan Proyek selesai , serta melaporkan pelaksanaan penetapan status tetap kepada Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas
Keanggotaan Panitia Penilai Persiapan Penyerahan Pekerjaan terdiri dari :
  1. Tim Pengarah

  • Direktur Jenderal Bina Marga
  • Biro Keuangan dan Tata Usaha BUMN
  • Biro Umum
  • Biro Hukum
  • Instansi terkait lainnya
2 Tim Pelaksana
  • Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga
  • Direktorat Bina Teknik
  • Direktorat terkait lainnya
  • Bagian Keuangan, umum, hukum, kepegawaian, dan tata ;laksana
  • Instansi terkait
Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini antara lain :
  • Usulan penyerahan pekerjaan
  • Laporan Umum pekerjaan
  • Daftar rekapitulasi pengguna anggaran
  • Daftar perincian nama seluruh pegawai
  • Daftar perincian nama pegawai yang akan dipindahkan
  • Daftar rekapitulasi barang inventaris  :
  1. Daftar rincian barang inventaris tidak bergerak
  2. Daftar perincian  barang inventaris bergerak
  3. Daftar perincian barang inventaris bidang jalan
  4. Daftar perincian bahan sisa
  • Daftar dokumen pendukung lainnya (as-built drawing, bukti tanah)
  • Daftar biaya peningkatan /rehabilitasi
Share:

Tuesday, 28 August 2018

Serah Terima Pekerjaan

1. ACUAN KETENTUAN
Serah terima pekerjaan adalah proses penyerahan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor dan sekaligus penerima oleh pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/kepala satuan kerja selaku pemilik proyek.

Sesuai ketentuan kontrak, salah satu kewajiban penyedia jasa adalah menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan kepada pengguna jasa. Pengajuan permintaan penyerahan pertama hasil pekerjaan dapat dilakukan oleh penyedia jasa apabila pekerjaan telah terselesaikan 100% (seratus persen).

Untuk kontrak internasional (ICB-International Competitive Bid), sesuai dengan ketentuan pasal 48.1 GCC Fidic (Red Book), permintaan penyerahan pertama dapat disampaikan kepada pengguna jasa apabila pekerjaan secara substansional telah selesai.

Ketentuan Pasal 36 Keppres No. 80/2003
  1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pertama.
  2. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak
  3. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masih pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau pengembalikan jaminan pemeliharaan.
  4. Penyedia barang /jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat diperoleh  pembayan uang retensi dengan penyerahan jaminan pemeliharaan
  5. Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan, untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran
  6. Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa.










 2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERKAIT


Berkaitan dengan serah terima pekerjaan, pihak-pihak terkait (Kontraktor, Direksi Teknis dan PPK/PPTK) dan Panitia Serah terima Pekerjaan (PPHP/PHO) mempunyai peran dan dan tanggung jawab sebagai berikut ;

1. Kontraktor

Kontraktor wajib melapor dan sekaligus mengajukan permintaan secara tertulis untuk serah terima kepada Direksi Teknik tembusan Kepada Pemilik (PPK)
Tanggung jawab kontraktor :
  • Memberitahukan nama nama wakilnya secara tertulis kepada PPK/PPTK
  • Membuat surat permohonan secara tertulis kepada PPK/PPTK untuk melaksanakan serah terima pekerjaan
  • Penyiapan semua persyaratan, dokumen dan bahan dalam rangka pelaksanaan PPHP
  • Mendampingi direksi teknis untuk pemeriksaan pendahuluan dan pelaksanaan PPHP
  • Menghadiri rapat Panitia PPHP/PHO
  • Menerima berita acara pemeriksaan dari Panitia PPHP/PHO
  • Memperbaiki cacat/kerusakan dan kekurangan dalam tenggang waktu
  • Menghadiri pemeriksaan akhir
  • Menerima berita acara serah terima pertama
  • Menyerhakan jaminan pemeliharaan berupa Bank Garansi yang bersifat 'on demand' sebagai uang pengganti uang retensi (apabila dikehendaki)
  • Melaksanakan pemeliharaan selama masa pemeliharaan
  • Memperbaiki kerusakan yang diperintahkan pengawas lapangan
  • Melaksanakan pekerjaan tambah yang diperintahkan direksi teknik selama baik masa tenggang maupun masa pemeliharaan
  • Menerima berita acara serah terima terakhir
2. Direksi Teknis
  • Menerima surat permintaan serah terima pekerjaan dari kontraktor
  • Setelah menerima surat permintaan serah terima pekerjaan dari kontraktor, Direksi Teknik wajib melakukan penelitian hasil pekerjaan
  • Berdasarkan hasil penelitian, apabila ternyata pekerjaan memang telah selesai 100 %, memberitahukan kepada PPK/PPTK bahwa penyelesaian pekerjaan sebagai tanggal tentatif (sementara) PPHP
  • Mendampingi panitia PPHP pada pelaksanaan PPHP
  • Menghadiri rapat Panitia PPHP
  • Menyiapkan dokumen dan program penelitian yang diperlukan oleh panitia PPHP
3. Pemimpin Proyek/ Pemimpin Bagian Proyek/Kepala Satuan Kerja/Kepala Organisasi Perangkat Daerah
  • Menerima surat permintaan serah terima pekerjaan dari kontraktor
  • Setelah menerima surat permintaan serah terimaa pekerjaan dari kontraktor, PPK/PPTK, Kepala Satuan Kerja/Kepala Dinas membentuk Panitia Serah terima Pekerjaan (Panitia PPHP/PHO)
  • Menerima surat pemberitahuan dari Direksi Teknik, bahwa serah terima pekerjaan dapat dilaksanakan, termasuk rekomendasi tanggal penyelesaian pekerjaan sebagai tanggal tentatif PPHP/PHO
  • Berdasarkan surat pemberitahuan dari Direksi Teknik, PPTK, Kepala OPD memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor mengenai pembentukan dan komposisi Panitia PPHP/PHO
  • Pemimpin proyek, PPTK, Kepla OPD memberitahukan secara tertulis Panitia PPHP/PHO untuk melakukan serah terima pekerjaan
  • Mengesahkan/ menerima  hasil pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan oleh kontraktor selama masa pemeliharaan
  • Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan oleh kontraktor selama masa pemeliharaan
  • Setelah menerima jaminan pemeliharaan dari kontraktor (apabila dikehendaki), membayar kepada kontraktor sebesar 100% Nilai kontrak
  • Memerintahkan kepada kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan tambah, apabila diperlukan, selama masa pemeliharaan
  • Setelah penyerahan akhir pekerjaan, pengembalian jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan kepada kontraktor.
4. Panitia Serah Terima
  • Meneliti laporan pendahuluan dari direksi teknik tentang keadaan hasil pekerjaan dilapangan dan menetapkan tanggal tentatif (sementara) serah terima
  • Membentuk tim pemeriksaan yang meliputi : tim administrasi, tim pengujian, dan tim visual
  • Melakukan pemeriksaan administrasi, uji mutu, dan visual atas hasil pekerjaan
  • Melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksaan
  • Menetapkan daftar cacat dan kekurangan serta masa tenggang (grace period) untuk penyelesaian
  • Menetapkan tanggal defenitif serah terima pekerjaan sebagai tanggal serah terima pekerjaan dan sekaligus sebagai tanggal dimulainya masa pemeliharaan. Apabila kontraktor berhasil menyelesaiakan penanganan cacat dan kekurangan dalam masa tenggang (grace period), maka tanggal defenitif PPHP/PHO tersebut adalah sama dengan tanggal tentatif (sementara) PPHP/PHO yang direkomandasikan oleh direksi teknik dalam surat pemberitahuannya kepada pimpinan Proyek/Kepala Dinas/PPK terlebih dahulu
  • Membuat berita acara PPHP/PHO
  • Melaporkan hasil penilaian dan berita acara PPHP/PHO/FHO kepada pemimpin proyek/Kepala Dinas/PPK.

3. SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PPHP) /SERAH TERIMA SEMENTARA (PHO)

Penyedia jasa dapat menajukan permohonan tertulis kepada direksi teknis atau direksi pekerjaan untuk melakukan serah terima pekerjaan sementara PPHP/PHO, pada saat bobot pekerjaan kemajuan pekerjaan (terutama pekerjaan lapis penutup lajur lalu lintas, bahu jalan, dan pekerjaan jembatan) telah mencapai 100 %. Direksi teknis memeriksa kebenaran bobot  kemajuan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Apabila masih terdapat kekurangan dan belum memenuhi persyaratan, maka penyedia jasa harus memperbaiki dan melengkapinya terlebih dahulu untuk diajukan kembali. Jika semuanya telah dapat diterima maka direksi teknis membuat rekomondasi tertulis kepada direksi pekerjaan dan dilengkapi mengenai status dan tanggal penyelesaian seluruh pekerjaan (100%).

Kunjungan Pertama (First Visit) : Panitia PPHP/PHO bersama pihak direksi pekerjaan , penyedia jasa dan direksi teknis mengadakan rapat dan pemeriksaan  untuk keperluan :
  • Menetapkan kesepakatan atas prosedur PPHP/PHO yang akan dilaksanakan dan kesepakatan sementara atas kelayakan melaksanakan  PPHP/PHO
  • Pembentukan tim visual, pengujian kualitas, dan administrasi
  • Penyusunan rencana kerja tim
  • Pemeriksaan
  1. Kelengkapan administrasi
  2. Pencapaian kuantitas dan bobot seluruh pekerjaan (100%)
  3. Pengujian kualitas bahan, bahan olahan, dan hasil pekerjaan
  • Menetapkan tentative tanggal PPHP/PHO
  • Penyusunan rencana oleh masing-masing tim
selanjutnya, Panitia PPHP/PHO akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  • Evaluasi laporan masing-masing tim
  • Menyusun daftar cacat/kekurangan 
  • Menetapkan tenggang waktu
  • Pembuatan instruksi oleh direksi pekerjaan kepada kontraktor untuk menyelesaiakan cacat/kekurangan dalam tenggang waktu  yang disepakati bersama
  • Memperbaharui tanggal tentatif PPHP/PHO dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisa terhadap sisa pekerjaan minor yang belum dilaksanakan dan kemampuan penyedia jasa
Kunjungan Kedua (Second Visit) : Pada akhir masa / garace period, Panitia PHO/PPHP akan melakukan pemeriksaan ulang dilapangan terhadap hasil perbaikn . apabila seluruh cacat/kerusakan dan kekurangan  itu telah diperbaiki dengan sempurna, maka panitia PPHP/PHO :
  • Membuat berita acara Hasil penelitian untuk penyerahan pekerjaan
  • Menetapkan tanggal defenitif PPHP/PHO (bukan tanggal BA)
  • Menetapakan tanggal FHO sesuai dengan kontrak
selanjutnya dilakukan pengesahan atas berita acara PPHP/PHO yang dilengkapi dengan perhitungan atas seluruh pekerjaan yang telah selesai sesuai dengan dokumen kontrak.

4. MASA PEMELIHARAAN

Cakupan kegiatan penyedia jasa  selama masa pemeliharaan terdiri dari aktifitas-aktifitas sebagai berikut :
  • Menediakan peralatan dan tenaga untuk keperluan memelihara dan mempertahankan kondisi hasil pekerjaan
  • Menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum terselesaiakan (bila ada) seperti yang termuat dalam berita acara serah terima pertama
  • Melaksanakan semua pekerjaan tambah, rekonstruksi, perbaiakan kerusakan atau kesalahan seperti yang diperintahkan direksi pekerjaan pekerjaan harsu dilaksanakan  pada masa pemeliharaan  atau selambat-lambatnya harus dapat diselesaiakan 14 hari sejak berakhirnya masa pemeliharaan.
5. SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN 
Panitia FHO bersama pihak direksi pekerjaan, dan penyedia jasa mengadakan rapat dan kunjungan lapangan untuk memeriksa dan mengindentifikasi pekerjaan pemeliharaan. Selanjtnya, Panitia PHO melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pada kunjungan lapangan. Apabila dari hasil evaluasi tersebiut, panitia PHO dapat menerima hasil akhir pekerjaan, maka panitia PHO akan:
  • Membuat berita acara yang menyatakan bahwa penyedia jasa telah menyelesaiakan pekerjaan pemeliharaan pada masa pemeliharaan dengan baik dan sesuai dengan kontrak
  • Menyatakan bahwa serah terima akhir pekerjaan dapat dilakukan
  • Menetapkan tanggal FHO
  • Membuat surat pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan kepada direksi pekerjaan
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses FHO yakni :
  • Pengembalian jaminan Pemeliharaan/pelaksanaan (sesuai ketentuan dlam kontrak)
  • Hasil pemeriksaan lapangan oleh panitia PPHP DAN FHO
  • Berita acara FHO Oleh panitia PPHP/PHO
  • Penerbitan sertifikat penyelesaian pekerjaan dan direksi pekerjaan


Share:

Monday, 27 August 2018

Perpanjangan Waktu Kontrak




1. KETENTUAN PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK

Pada prinsipnya waktu yang disepakati dalam surat perjanjian kontrak adalah tetap. Namun demikian apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada hal-hal dinilai tak layak untuk menjadi penyebab perlunya perpanjangan waktu pelaksanaan. Maka menjadi tugas PPK/PPTK untuk segera mempelajari permasalahan dan kemudian memperhitungkan  jumlah hari yang layak disepakati untuk perpanjangan waktu pelaksanaan. Penetapan perpanjangan waktu pelaksanaan tersebut tidak boleh menunggu sampai serah terima pertama/PHO. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal yang dinilai layak untuk pengusulan perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :
  1. Pekerjaan tambah
  2. Perubahan desain
  3. Keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pihak PPK/PPTK (misalnya pengiriman bangunan atas jembatan, pembebasan tanah dsb)
  4. Masalah yang timbul diluar kendali kontraktor
  5. Keadaan kahar
Keterlambatan pekerjaan karena cuaca/hujan tidak dapat dibenarkan untuk alasan perpanjangan waktu kontrak, kecuali hujan yang luar biasa dan hal ini harus didukung dengan data curah hujan pada saat pelaksanaan kontrak dibandingkan dengan data curah hujan pada tahun-tahun sebelumnya.

2. PROSEDUR PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK

  • Secara tertulis kontraktor mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kepada PPK/PPTK dengan menyebutkan alasan-alasan yang dilampiri data-data pendukung
  • PPK/PPTK segera melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan yang diajukan oleh kontraktor
  • Hasil evaluasi baik berupa persetujuan maupun penolakan harus segera disampaikan kepada kontraktor secara tertulis
  • Dalam hal ini PPK/PPTK dapat menyetujui usulan yang diajukan oleh kontraktor maka proses amandemen kontrak harus segera dilakukan
  • Proses amandemen kontrak karena perpanjangan waktu tersebut harus diikuti dengan perpanjangan waktu semua jaminan (jaminan pelaksanaan, Jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan)

3. REVISI JADUAL PELAKSANAAN

Sebagai konsekuensi dari persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan, maka financial progres scedule -S Curve juga perlu direvisi. Pada umumnya secara normatif revisi jadual pelaksanaan disiapkan tidak lebih dari 1 minggu sejak persetujuan perpanjangan waktu diterbitkan. Revisi Financial Progress Schedule - S Curve harus dibuat sejajar dengan original S-Curve yang telah disepakati dalam kontrak, dimulai dari titik rencana progres yang seharusnya dapat dicapai  akibat dari persetujuan perpanjangan waktu. Posisi titik rencana progres ini akan lebih tinggi dari actual progres yang telah dicapai oleh kontraktor, sehingga dengan demikian kontraktor tetap harus melakukan upaya-upaya khusus untuk mencapai progres yang dikehendaki dalam revisi jadual pelaksanaan.

Revisi Schedule -S Curve

Berikut ini adalah contoh   Revisi Schedule -S Curve sebagai akibat dari perpanjangan waktu kontrak


Catatan :
Construction period=9 bulan, pada 6 bulan pertama terjadi keterlambatan yang cukup berat, SCM terlambat, namun hasil SCM merekomendasikan perpanjangan waktu 3 bulan. Pada bulan ke 6, schedule bergeser kekanan dengan prosen schedule =prosen rencana pada bulan  6-3 bulan ke 3. Selebihnya bulan ke 7,8,9,10,11, dan 12 berturut turut sama dengan bulan ke 4,5,6,7,8, dan 9 original schedule.



Share:
;}

Support

VIDEO

SPEKTAKULER