UU 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Berita


Detail Berita :  UU  Nomor 7 Tahun 2020?
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.



    DOWNLOAD
    File :  Salinan UU  Nomor 7 Tahun 2020
    Download
    Ditetapkan : Tanggal 28 September 2020
    Diundangkan : Tanggal 29 September 2020
    Nomor LN 216

    Peraturan Terkait : Mengubah:UU 24/2003
    /2015, PP 46/2015

     



    PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA
     
    UNDANG UNDANG  REPUBLIK INDONESIA 
    NOMOR 7 TAHUN 2020
    TENTANG
    PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA
    Menimbang:
      • bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan  Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur,  dan berkeadilan;
      • bahwa     Mahkamah      Konstitusi      merupakan     pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara  hukum  sesuai   dengan  kewenangan  dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun  1945;
      • bahwa beberapa ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor 24  Tahun   2003  tentang   Mahkamah   Konstitusi sebagaimana  telah   beberapa   kali  diubah   yaitu   dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi dan dengan Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2014 tentang  Penetapan   Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1   Tahun 2013 tentang Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah   Konstitusi   Menjadi   Undang- Undang  sudah tidak sesuai  dengan perkembangan kebutuhan   hukum  masyarakat  dan  kehidupan ketatanegaraan  sehingga perlu diubah
      • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  huruf b,  dan  huruf c,  perlu membentuk Undang-Undang  tentang Perubahan  Ketiga  atas Undang- Undang   Nomor   24   Tahun    2003   tentang   Mahkamah Konstitusi


      Mengingat :
      1. Pasal 7A, Pasal 78, Pasal 20, Pasal 21,  Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945;
      2. Undang-Undang     Nomor     24     Tahun     2003     tentang Mahkamah     Konstitusi     (Lembaran     Negara     Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  98,   Tambahan  Lembaran Negara   Republik  Indonesia   Nomor   4316),   sebagaimana telah      beberapa      kali     diubah      terakhir      dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014  tentang Penetapan Peraturan       Pemerintah       Pengganti       Undang-Undang Nomor     1    Tahun  2013  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang     Nomor     24     Tahun     2003     tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara    Republik   Indonesia    Tahun    2014    Nomor    5, Tambahan     Lembaran      Negara      Republik     Indonesia Nomor  5456);
      Dengan  Persetujuan  Bersama
      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  INDONESIA
      dan
      PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA
      MEMUTUSKAN:


      Menetapkan :
      UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.




      Pasal 1
      Beberapa     ketentuan   dalam     Undang-Undang     Nomor     24 Tahun 2003 tentang  Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik   Indonesia    Tahun    2003   Nomor    98,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang
       :
      1. Nomor     8     Tahun     2011    tentang     Perubahan     atas Undang-Undang     Nomor     24     Tahun     2003     tentang Mahkamah  Konstitusi  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  70,   Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  5226);
      2. Nomor    4    Tahun    2014 tentang   Penetapan Peraturan Pemerintah     Pengganti Undang-Undang Nomor       1 Tahun   2013  tentang  Perubahan   Kedua   atas  Undang- Undang   Nomor   24   Tahun    2003   tentang   Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor  5456);
      diubah sebagai berikut:
      Ketentuan  ayat (3)  dan ayat (4)  Pasal 4  diubah, ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h)  Pasal 4 dihapus,  sehingga Pasal 4 berbunyi  sebagai berikut

      Pasal  4
      (1) Mahkamah    Konstitusi    mempunyai   9    (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan  Presiden.

      (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap  anggota,  dan  7   (tujuh)  orang  anggota hakim konstitusi.

      (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim  konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan  Ketua  dan  Wakil Ketua  Mahkamah Konstitusi.

      (3a)Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah  Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  dapat dipilih  kembali  dalam  jabatan   yang  sama  untuk 1   (satu)  kali  masa jabatan.

      (4) Sebelum    Ketua    dan   Wakil    Ketua    Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah   Konstitusi   dipimpin   oleh  hakim konstitusi yang tertua
      (4a) Rapat   pemilihan   se bagaimana     dimaksud   pada ayat  (4)   dihadiri   paling  sedikit   7   (tujuh)   orang anggota hakim konstitusi.

      (4b) Dalam  hal  kuorum rapat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama  2 (dua) jam.

      (4c) Apabila  penundaan  rapat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (4b)  telah dilakukan  dan  kuorum  rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.

      (4d) Pengambilan  keputusan   dalam    rapat   pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4c)   dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi.

      (4e) Apabila    keputusan   tidak    dapat   dicapai    secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusan  diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan  suara  yang dilakukan  secara bebas dan rahasia.

      (4f) Dihapus. 
      (4g) Dihapus. 
      (4h) Dihapus.
      (5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah  Konstitusi.


      Dst.....


      1. Karya Tulis Motivasi menjadi relawan Demokrasi
      2. Cara membuat Artikel Berkualitas



                        Kategori
                        Share
                        GUDANG BISNIS
                        UU 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

                        UU 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

                        0 Ulasan
                        Artikel
                        UU 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
                        Jumlah
                        Check Shipping Costs
                        Shipping Region
                        Jumlah Barang
                        Shipping to
                        Delivery Cost
                        Harga kirim
                        Chat Add Cart Product Add Cart Buy Now
                        Cek Syarat & Ketentuan
                        Share

                        WhatsApp Form ×

                        UU 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

                        UU 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

                        Harga :
                        Ongkos Kirim :




                        Bayar di Aplikasi

                        Bayar di Aplikasi OVO & DANA!

                        Klik tombol Lihat kode QR.
                        Scan kodenya untuk bayar di app.
                        Send

                        Read more

                        Spesifikasi

                        Kategori
                        ID Produk 7251389976100303337

                        Deskripsi

                        Berita


                        Detail Berita :  UU  Nomor 7 Tahun 2020?
                        Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.



                          DOWNLOAD
                          File :  Salinan UU  Nomor 7 Tahun 2020
                          Download
                          Ditetapkan : Tanggal 28 September 2020
                          Diundangkan : Tanggal 29 September 2020
                          Nomor LN 216

                          Peraturan Terkait : Mengubah:UU 24/2003
                          /2015, PP 46/2015

                           



                          PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA
                           
                          UNDANG UNDANG  REPUBLIK INDONESIA 
                          NOMOR 7 TAHUN 2020
                          TENTANG
                          PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

                          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                          PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA
                          Menimbang:
                            • bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan  Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur,  dan berkeadilan;
                            • bahwa     Mahkamah      Konstitusi      merupakan     pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara  hukum  sesuai   dengan  kewenangan  dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun  1945;
                            • bahwa beberapa ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor 24  Tahun   2003  tentang   Mahkamah   Konstitusi sebagaimana  telah   beberapa   kali  diubah   yaitu   dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi dan dengan Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2014 tentang  Penetapan   Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1   Tahun 2013 tentang Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah   Konstitusi   Menjadi   Undang- Undang  sudah tidak sesuai  dengan perkembangan kebutuhan   hukum  masyarakat  dan  kehidupan ketatanegaraan  sehingga perlu diubah
                            • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  huruf b,  dan  huruf c,  perlu membentuk Undang-Undang  tentang Perubahan  Ketiga  atas Undang- Undang   Nomor   24   Tahun    2003   tentang   Mahkamah Konstitusi


                            Mengingat :
                            1. Pasal 7A, Pasal 78, Pasal 20, Pasal 21,  Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945;
                            2. Undang-Undang     Nomor     24     Tahun     2003     tentang Mahkamah     Konstitusi     (Lembaran     Negara     Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  98,   Tambahan  Lembaran Negara   Republik  Indonesia   Nomor   4316),   sebagaimana telah      beberapa      kali     diubah      terakhir      dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014  tentang Penetapan Peraturan       Pemerintah       Pengganti       Undang-Undang Nomor     1    Tahun  2013  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang     Nomor     24     Tahun     2003     tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara    Republik   Indonesia    Tahun    2014    Nomor    5, Tambahan     Lembaran      Negara      Republik     Indonesia Nomor  5456);
                            Dengan  Persetujuan  Bersama
                            DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  INDONESIA
                            dan
                            PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA
                            MEMUTUSKAN:


                            Menetapkan :
                            UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.




                            Pasal 1
                            Beberapa     ketentuan   dalam     Undang-Undang     Nomor     24 Tahun 2003 tentang  Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik   Indonesia    Tahun    2003   Nomor    98,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang
                             :
                            1. Nomor     8     Tahun     2011    tentang     Perubahan     atas Undang-Undang     Nomor     24     Tahun     2003     tentang Mahkamah  Konstitusi  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  70,   Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  5226);
                            2. Nomor    4    Tahun    2014 tentang   Penetapan Peraturan Pemerintah     Pengganti Undang-Undang Nomor       1 Tahun   2013  tentang  Perubahan   Kedua   atas  Undang- Undang   Nomor   24   Tahun    2003   tentang   Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor  5456);
                            diubah sebagai berikut:
                            Ketentuan  ayat (3)  dan ayat (4)  Pasal 4  diubah, ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h)  Pasal 4 dihapus,  sehingga Pasal 4 berbunyi  sebagai berikut

                            Pasal  4
                            (1) Mahkamah    Konstitusi    mempunyai   9    (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan  Presiden.

                            (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap  anggota,  dan  7   (tujuh)  orang  anggota hakim konstitusi.

                            (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim  konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan  Ketua  dan  Wakil Ketua  Mahkamah Konstitusi.

                            (3a)Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah  Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  dapat dipilih  kembali  dalam  jabatan   yang  sama  untuk 1   (satu)  kali  masa jabatan.

                            (4) Sebelum    Ketua    dan   Wakil    Ketua    Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah   Konstitusi   dipimpin   oleh  hakim konstitusi yang tertua
                            (4a) Rapat   pemilihan   se bagaimana     dimaksud   pada ayat  (4)   dihadiri   paling  sedikit   7   (tujuh)   orang anggota hakim konstitusi.

                            (4b) Dalam  hal  kuorum rapat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama  2 (dua) jam.

                            (4c) Apabila  penundaan  rapat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (4b)  telah dilakukan  dan  kuorum  rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.

                            (4d) Pengambilan  keputusan   dalam    rapat   pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4c)   dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi.

                            (4e) Apabila    keputusan   tidak    dapat   dicapai    secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusan  diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan  suara  yang dilakukan  secara bebas dan rahasia.

                            (4f) Dihapus. 
                            (4g) Dihapus. 
                            (4h) Dihapus.
                            (5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah  Konstitusi.


                            Dst.....


                            1. Karya Tulis Motivasi menjadi relawan Demokrasi
                            2. Cara membuat Artikel Berkualitas



                                              Read more Sembunyikan

                                              GUDANG BISNIS