PP 55 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

Berita


Detail Berita :  PP  Nomor 55 Tahun 2020?
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR.



    DOWNLOAD
    File :  Salinan PP  Nomor 55 Tahun 2020
    Download
    Ditetapkan : Tanggal 29 September 2020
    Diundangkan : Tanggal 30 September 2020


    Peraturan Terkait : UU:UU 19/2003
    PP:PP 35/2009
    /2015, PP 46/2015

     



    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
     NOMOR 55 TAHUN 2020
    TENTANG

    PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

    NOMOR 35 TAHUN 2009  TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN  (PERSERO)  DI BIDANG PENJAMINAN  INFRASTRUKTUR




    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
    PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang :
    1. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi   kebutuhan    penjaminan    Pemerintah    yang semakin meningkat,  perlu mengubah maksud  dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, yang selanjutnya Perusahaan Perseroan (Persero)  dimaksud  dalam  Anggaran  Dasar  disebut Perusahaan   Perseroan  (Persero)   PT   Penjaminan Infrastruktur Indonesia, untuk memberikan penjaminan Pemerintah     di     bidang    infrastruktur,     melaksanakan kegiatan  yang  berhubungan  dengan  implementasi penjaminan   Pemerintah   dan  kegiatan   lain   yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  pembangunan  proyek yang mendukung perekonomian nasional, serta untuk memberikan penjaminan  Pemerintah  dalam pembiayaan  di bi dang     lainnya       selain      infrastruktur       berdasarkan penugasan Pemerintah;
    2. bahwa   perubahan    maksud   dan   tujuan    sebagaimana dimaksud   dalam    huruf  a    dilakukan   dalam   rangka mendukung    kebijakan     keuangan    negara    termasuk Program   Pemulihan    Ekonorni   Nasional   sebagai   akibat pandemi Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19);
    3. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu  menetapkan  Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah   Nomor   35  Tahun   2009  tentang  Penyertaan Modal  Negara  Republik  Indonesia  untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
    Mengingat :
    1. Pasal   5  ayat  (2)   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun  1945;
    2. Undang-Undang  Nomor   19   Tahun  2003  tentang  Badan Usaha Milik Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun   2003   Nomor   70,  Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
    3. Peraturan   Pemerintah   Nomor   35  Tahun   2009   tentang Penyertaan Modal  Negara  Republik Indonesia  untuk Pendirian Perusahaan  Perseroan (Persero)  di  Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun   2009   Nomor   72)    sebagaimana   telah diubah  dengan  Peraturan   Pemerintah   Nomor   50  Tahun 2016   tentang   Perubahan    Atas    Peraturan    Pemerintah Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Penyertaan Modal  Negara Republik Indonesia untuk  Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2016 Nomor  234);
    Menetapkan:
    Memutuskan
    PERATURAN    PEMERINTAH   TENTANG    PERUBAHAN   KEDUA ATAS   PERATURAN    PEMERINTAH   NOMOR   35  TAHUN   2009 TENTANG   PENYERTAAN   MODAL   NEGARA   REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN  PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  DI BIDANG  PENJAMINAN  INFRASTRUKTUR

    Pasal 1

    Beberapa   ketentuan   dalam  Peraturan   Pemerintah  Nomor   35 Tahun    2009   tentang   Penyertaan   Modal    Negara    Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  72)   sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun  2016 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  35 Tahun  2009 tentang  Penyertaan Modal  Negara  Republik  Indonesia  untuk Pendirian     Perusahaan      Perseroan     (Persero)      di      Bidang Penjaminan   Infrastruktur   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 23a) diubah sebagai berikut:
    1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 2
    1. Persero     se bagaimana      dimaksud     dalam     Pasal     1 mempunyai maksud dan tujuan untuk :
    1. memberikan   penjaminan   Pemerintah    (sovereign guarantee)  di bidang infrastruktur;
    2. melaksanakan  kegiatan yang berhubungan dengan implementasi  penjaminan   Pernerintah   dan  kegiatan lain  yang berhubungan  dengan pelaksanaan pembangunan     proyek    yang    mendukung perekonomian nasional;  dan
    3. memberikan   penjaminan   Pemerintah   (sovereign guarantee) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur  berdasarkan penugasan Pernerintah
    2. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai ruang  lingkup  dan tata cara pemberian dan pelaksanaan kegiatan  dalam  rangka penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur dan pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur oleh Persero   sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1)   diatur dengan Peraturan  Menteri  Keuangan.
    2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1   (satu)  pasai,  yakni Pasal 2A sehingga berbunyi  sebagai berikut

    Pasal 2a
    Untuk melaksanakan maksud dan tujuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat ( 1),  Persero dapat memperoleh dukungan Pemerintah  berupa jaminan atas kecukupan permodalan dan/atau dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan

    Dst...




    1. Karya Tulis Motivasi menjadi relawan Demokrasi
    2. Cara membuat Artikel Berkualitas



                      Share
                      GUDANG BISNIS
                      PP 55 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

                      PP 55 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

                      Artikel
                      PP 55 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIR
                      Jumlah
                      Shipping Region
                      Jumlah Barang
                      Shipping to
                      Harga kirim
                      Share

                      WhatsApp Form ×

                      PP 55 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

                      PP 55 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

                      Harga :
                      Ongkos Kirim :




                      Bayar di Aplikasi

                      Bayar di Aplikasi OVO & DANA!

                      Klik tombol Lihat kode QR.
                      Scan kodenya untuk bayar di app.
                      Send

                      Read more

                      Spesifikasi

                      Kategori
                      ID Produk 4039153196964069840

                      Deskripsi

                      Berita


                      Detail Berita :  PP  Nomor 55 Tahun 2020?
                      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR.



                        DOWNLOAD
                        File :  Salinan PP  Nomor 55 Tahun 2020
                        Download
                        Ditetapkan : Tanggal 29 September 2020
                        Diundangkan : Tanggal 30 September 2020


                        Peraturan Terkait : UU:UU 19/2003
                        PP:PP 35/2009
                        /2015, PP 46/2015

                         



                        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                         NOMOR 55 TAHUN 2020
                        TENTANG

                        PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

                        NOMOR 35 TAHUN 2009  TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN  (PERSERO)  DI BIDANG PENJAMINAN  INFRASTRUKTUR




                        DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
                        PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA,

                        Menimbang :
                        1. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi   kebutuhan    penjaminan    Pemerintah    yang semakin meningkat,  perlu mengubah maksud  dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, yang selanjutnya Perusahaan Perseroan (Persero)  dimaksud  dalam  Anggaran  Dasar  disebut Perusahaan   Perseroan  (Persero)   PT   Penjaminan Infrastruktur Indonesia, untuk memberikan penjaminan Pemerintah     di     bidang    infrastruktur,     melaksanakan kegiatan  yang  berhubungan  dengan  implementasi penjaminan   Pemerintah   dan  kegiatan   lain   yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  pembangunan  proyek yang mendukung perekonomian nasional, serta untuk memberikan penjaminan  Pemerintah  dalam pembiayaan  di bi dang     lainnya       selain      infrastruktur       berdasarkan penugasan Pemerintah;
                        2. bahwa   perubahan    maksud   dan   tujuan    sebagaimana dimaksud   dalam    huruf  a    dilakukan   dalam   rangka mendukung    kebijakan     keuangan    negara    termasuk Program   Pemulihan    Ekonorni   Nasional   sebagai   akibat pandemi Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19);
                        3. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu  menetapkan  Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah   Nomor   35  Tahun   2009  tentang  Penyertaan Modal  Negara  Republik  Indonesia  untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
                        Mengingat :
                        1. Pasal   5  ayat  (2)   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun  1945;
                        2. Undang-Undang  Nomor   19   Tahun  2003  tentang  Badan Usaha Milik Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun   2003   Nomor   70,  Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
                        3. Peraturan   Pemerintah   Nomor   35  Tahun   2009   tentang Penyertaan Modal  Negara  Republik Indonesia  untuk Pendirian Perusahaan  Perseroan (Persero)  di  Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun   2009   Nomor   72)    sebagaimana   telah diubah  dengan  Peraturan   Pemerintah   Nomor   50  Tahun 2016   tentang   Perubahan    Atas    Peraturan    Pemerintah Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Penyertaan Modal  Negara Republik Indonesia untuk  Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2016 Nomor  234);
                        Menetapkan:
                        Memutuskan
                        PERATURAN    PEMERINTAH   TENTANG    PERUBAHAN   KEDUA ATAS   PERATURAN    PEMERINTAH   NOMOR   35  TAHUN   2009 TENTANG   PENYERTAAN   MODAL   NEGARA   REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN  PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  DI BIDANG  PENJAMINAN  INFRASTRUKTUR

                        Pasal 1

                        Beberapa   ketentuan   dalam  Peraturan   Pemerintah  Nomor   35 Tahun    2009   tentang   Penyertaan   Modal    Negara    Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  72)   sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun  2016 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  35 Tahun  2009 tentang  Penyertaan Modal  Negara  Republik  Indonesia  untuk Pendirian     Perusahaan      Perseroan     (Persero)      di      Bidang Penjaminan   Infrastruktur   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 23a) diubah sebagai berikut:
                        1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

                        Pasal 2
                        1. Persero     se bagaimana      dimaksud     dalam     Pasal     1 mempunyai maksud dan tujuan untuk :
                        1. memberikan   penjaminan   Pemerintah    (sovereign guarantee)  di bidang infrastruktur;
                        2. melaksanakan  kegiatan yang berhubungan dengan implementasi  penjaminan   Pernerintah   dan  kegiatan lain  yang berhubungan  dengan pelaksanaan pembangunan     proyek    yang    mendukung perekonomian nasional;  dan
                        3. memberikan   penjaminan   Pemerintah   (sovereign guarantee) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur  berdasarkan penugasan Pernerintah
                        2. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai ruang  lingkup  dan tata cara pemberian dan pelaksanaan kegiatan  dalam  rangka penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur dan pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur oleh Persero   sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1)   diatur dengan Peraturan  Menteri  Keuangan.
                        2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1   (satu)  pasai,  yakni Pasal 2A sehingga berbunyi  sebagai berikut

                        Pasal 2a
                        Untuk melaksanakan maksud dan tujuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat ( 1),  Persero dapat memperoleh dukungan Pemerintah  berupa jaminan atas kecukupan permodalan dan/atau dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan

                        Dst...




                        1. Karya Tulis Motivasi menjadi relawan Demokrasi
                        2. Cara membuat Artikel Berkualitas



                                          Read more Sembunyikan

                                          GUDANG BISNIS