PERMENPUPR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM

Berita

Artikel
Berita Terupdate
Detail Berita :   PERMENPUPR  Nomor 24 TAHUN 2020?
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2020  TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM

.



    DOWNLOAD
    File :  PERMENPUPR  Nomor 24 TAHUN 2020
    Download


    Download /Lampiran
    Ditetapkan : Tanggal 25 September 2020
    Diundangkan:Tanggal 2 Oktober 2020

    /2015, PP 46/2015


     MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA   

     
    PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA  
    NOMOR  24 TAHUN 2020
    TENTANG 
    PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
      
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
     
    MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
    REPUBLIK INDONESIA,



    ABSTRAK :
    1. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, diperlukan adanya landasan kerja dalam bentuk produk hukum;
    2. bahwa untuk melaksanakan pembentukan produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan produk hukum yang pasti, baku, dan standar;
    3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum.
    4. Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat ayat (3), UU No.39 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011,  PP No.59 Tahun 2015, Perpres No.27 Tahun 2020, dan Permen PUPR No.13 Tahun 2020;
    5. Dalam Peraturan Menteri mengatur mengenai pembentukan dan evaluasi produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis produk hukum terdiri dari Peraturan Menteri, Surat Edaran, Keputusan, Instruksi dan Surat Perintah dimana masing-masing memiliki materi muatan yang berbeda.
    6. Tahapan   dalam   melakukan   pembentukan   Peraturan   Menteri meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan dan pengundangan. Sedangkan pembentukan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi atau Surat Perintah meliputi tahapan perencanaan, penyusunan dan penetapan. 
    7. Evaluasi dilakukan terhadap proses pembentukan Produk Hukum dan substansi Produk Hukum dan dilakukan oleh Bagian Hukum dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum



    1. Karya Tulis Motivasi menjadi relawan Demokrasi
    2. Cara membuat Artikel Berkualitas



                      Detail Pesanan ×

                      PERMENPUPR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
                      Sub Total : **%20



                      Pesan